Jika masalah penjurusan dikaitkan dengan kelanjutan ke jenjang pendidikan tinggi, maka penjurusan di SMA sudah tidak relevan lagi. Jenjang pendidikan tinggi pada umumnya tidak mempersoalkan secara ketat latar belakang jurusan di SMA-nya.

***

Saat ini pendidikan di Indonesia sedang proses peralihan kurikulum. Proses peralihan kurikulum selalu memunculkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah permasalahan program jurusan di jenjang pendidikan SMA.

Terdapatnya program jurusan di SMA bukanlah tanpa alasan. Penjurusan pada dasarnya memiliki konsep yang ideal, yaitu menempatkan siswa sesuai dengan minat, bakat dan potensi kecerdasannya. Selain itu dapat mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Namun hampir tiap tahun terjadi masalah yang berkaitan dengan ketidakpuasan siswa dalam program jurusan. Di beberapa sekolah, karena ketatnya persaingan, ada siswa yang berminat memilih program IPA terpaksa harus masuk program IPS atau Bahasa. Apabila siswa tersebut bersikukuh agar dapat masuk ke program IPA, biasanya jalan keluarnya disarankan untuk mutasi ke sekolah lain.

Di bebarapa sekolah terdapat siswa yang berminat memilih program IPS, malah masuk program IPA. Hal ini disebabkan minat siswa yang memilih program IPA pada sekolah tersebut tidaklah banyak. Siswa yang tergolong mampu secara akademik, meski berminat dalam program IPS atau Bahasa dapat dibujuk untuk pindah ke program IPA.

Di beberapa sekolah juga terdapat siswa yang berminat masuk program Bahasa terpaksa harus memilih program IPA atau IPS, karena sekolah tersebut belum menyelenggarakan program jurusan Bahasa.

Sekolah pada umumnya tidak memungkinkan melayani semua siswa untuk masuk program jurusan tertentu. Jumlah siswa yang berminat dan terkonsentrasi pada suatu jurusan tertentu akan dilakukan seleksi. Biasanya sekolah memutuskan penentuan program jurusan berdasarkan rangking. Pertimbangan minat dan keinginan siswa terkadang -terpaksa- diabaikan.

Adanya penjurusan dengan asumsi menempatkan siswa sesuai dengan minat, bakat dan potensi kecerdasannya, dalam praktik di sekolah, sulit diimplementasikan secara konsisten. Pihak sekolah perlu mengatur berdasarkan kuota dan perimbangan untuk masing-masing program jurusan.

Lebih lanjut, jika masalah penjurusan dikaitkan dengan kelanjutan ke jenjang pendidikan tinggi, maka penjurusan di SMA sudah tidak relevan lagi. Jenjang pendidikan tinggi pada umumnya tidak mempersoalkan secara ketat latar belakang jurusan di SMA-nya.

Lulusan jurusan IPS maupun Bahasa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dalam bidang IPA. Banyak siswa yang tidak terlayani masuk program IPA, terpaksa mengikuti kursus di luar sekolah untuk memperoleh tambahan mata pelajaran IPA. Kursus di luar sekolah dalam mata pelajaran IPA agar siswa tersebut dapat bersaing dan lulus tes seleksi di perguruan tinggi.

Lulusan jurusan IPA dalam praktik memiliki peluang melanjutkan ke perguruan tinggi dalam bidang IPS atau bidang lainnya. Peluang itu didapat dari formulir IPC yang memungkinkan siswa masuk dalam bidang IPA, IPS maupun Bahasa. Bahkan sekolah menengah kejuruan seperti SMK/STM pun dapat melanjutkan ke Pendidikan Tinggi Agama, suatu jenjang pendidikan yang sama sekali tidak match bagi siswa di tingkat SLTA-nya. Tidak ada aturan yang mengharuskan siswa menempuh pendidikan secara linier. Sejauh -yang penting- siswa dapat lulus seleksi, maka siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan keinginannya.

Apakah tidak adanya program jurusan di SMA dapat membebani siswa dengan banyaknya mata pelajaran?

Problem bahwa tidak adanya program jurusan dapat membebani siswa dengan banyaknya mata pelajaran bukanlah alasan. Mengingat banyak siswa yang tidak tertampung dalam program jurusan yang sesuai dengan keinginannya, secara mandiri diluar jam sekolah justru siswa tersebut menempuh kursus pelajaran tertentu pada jurusan lain.

Dalam kurikulum 1994, penjurusan dilakukan pada kelas III. Sejauh itu belum ada penelitian dan bukti konkret bahwa pemberian pelajaran yang beragam pada kelas I dan II menjadi beban bagi siswa. Bahkan hal ini dapat mengurangi kesenjangan dalam kemampuan siswa pada masing-masing jurusan dan sekaligus lebih membantu untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi di luar program jurasannya.

Tujuan SMA lebih diutamakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan. Tidak salah mempertimbangkan dan merintis sekolah “SMA Tanpa Program Jurusan”. Tampaknya SMA tanpa program jurusan lebih relevan untuk memperluas peluang pilihan dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dibandingkan dengan penjurusan sebagaimana yang ada sekarang ini.

Solusi SMA tanpa program jurusan pun sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan memperbanyak sekolah kejuruan (SMK). Dengan perbandingan 40 persen SMA dan 60 persen SMK. Siswa SLTP yang secara akademik mampu melajutkan ke jenjang pendidikan tinggi dapat diarahkan ke SMA. Sedangkan yang cenderung ingin bekerja diarahkan ke SMK. Fakta mayoritas lulusan SMA tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi pada akhirnya relatif dapat diminimalisir.

Di samping perlu pengkajian secara mendalam tentang muatan kurikulum SMA, penyelenggaraan SMA tanpa program jurusan itu sendiri dapat berlangsung sebagaimana halnya di SMP. Di jenjang pendidikan SMP dahulu juga terdapat program jurusan (bagian) A dan B. Sejak diberlakukannya kurikulum 1962, bagian A dan B di SMP sudah dihapus. Penyelenggaraan pendidikan di SMP tanpa program jurusan sampai sekarang dapat berlangsung.

Di era globalisasi dan dahsyatnya kemajuan ilmu dan teknologi, lebih menuntut kemampuan sumber daya manusia yang interdisipliner. Perkembangan potensi kecerdasan manusia, berdasarkan penelitian mutakhir sangatlah beragam. Menurut Bobbi DePorter, dkk (2000) dalam buku Quantum Teaching, mengutip hasil riset Howard Gardner, menjelaskan potensi kecerdasan manusia terdiri dari delapan kecerdasan atau disebut kecerdasan berganda/majemuk (Multiple intellegensi), yaitu kecerdasan dalam bidang Spacial grafis, Linguistik, Interpersonal, Musikal, Naturalistik, Kinestika, Intrapersonal dan Logis Matematis.

Pelaksanaan pendidikan di SMA, sebagai pendidikan yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi perlu merangsang semua potensi kecerdasan manusia dan perkembangannya, tanpa harus terkotak-kotak dalam program jurusan. Terdapatnya program jurusan justru kurang memberi kesempatan secara luas bagi pengembangan beragam potensi kecerdasan manusia.

Oleh karena itu sudah saatnya berani mempertimbangkan dan merintis sekolah “SMA Tanpa Program Jurusan”. Tampaknya SMA tanpa jurusan lebih relevan untuk memperluas peluang pilihan dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dibandingkan dengan penjurusan sebagaimana yang ada sekarang ini.

Sayangnya, sampai saat ini, SMA Tanpa Jurusan belum terakomodir dalam KTSP. Meskipun KTSP adalah kurikulum yang disusun dan diimplementasikan sendiri oleh satuan pendidikan, dalam praktiknya masih belum memungkinkan diselenggarkannya SMA tanpa program jurusan. Oleh karena itu perlu diusulkan adanya peraturan yang dapat mengakomodir penyelenggaraan SMA tanpa program jurusan.

***

Komentar: